Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil mengumpulkan uang Rp31,5 triliun untuk mendanai kegiatan pencarian kandungan minyak dan ‎gas bumi (migas) di Indonesia.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, dana sebesar Rp31,5 triliun tersebut diperoleh dari setoran Komitmen Kerja Pasti (KKKP)‎ perusahaan pencari minyak gas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang melakukan kontrak pengelolaan blok migas. Dana tersebut dikumpulkan sejak penerapan skema bagi hasil migas gross split.

Berdasarkan catatan Liputan6.com, saat ini sudah ada 35 blok migas yang berkontrak dengan skema gross split, terdiri dari 14 blok eksplorasi dan 21 blok perpanjangan.

"Duitnya dari mana? Rp31,5 triliun sudah ditangan pemerintah, lewat program yang disusun dan diajukan ke SKK Migas," kata Arcandra, di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Besaran setoran ditetapkan berdasarkan program yang direncanakan KKKS saat berkontrak, kemudian uang yang terkumpul akan digunakan KKKS untuk melakukan pencarian kandungan migas atau eksplorasi di blok migas yang sedang digarap.

"Silakan gunakan untuk kegiatan eksplorasi. Ini bukan dari APBN," ucap Arcandra.

Menurut Arcandra, ‎dengan adanya dana tersebut, maka tidak ada lagi alasan untuk KKKS menunda kegiatan eksplorasi, sehingga dapat meningkatkan kandungan migas nasional. Jika eksplorasi tidak dilakukan, maka dana yang dihimpun akan menjadi milik pemerintah.

‎"Gunakanlah uang ini untuk kegiatan eksplorasi ke depan, tersedia, tidak ada alasan kita tidak punya uang lagi. Dana yang tersedia sekarang, kalau tidak dilakukan gimana? Diambil, balik ke pemerintah," katanya.