Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) terkait Percepatan Program Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) untuk Transportasi Jalan.

Namun, sesuai dengan namanya, payung hukum ini hanya mengurusi perkembangan mobil listrik berbasis baterai, dan tidak untuk kendaraan ramah lingkungan lainnya, seperti mobil hybrid, plug-in hybrid, dan energi terbarukan lainnya.

Meskipun begitu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Harjanto menjelaskan jika pemerintah serius dalam mengembangkan kendaraan listrik karena memiliki target utama yang ingin dicapai, yakni ketahanan energi dan ramah lingkungan.

Selain itu, nantinya untuk mengatur kendaraan ramah lingkungan di luar mobil listrik, bakal tercantum dalam peraturan low carbon emission vehicle (LCEV).

Pengembangan kendaraan LCEV sendiri juga perlu disesuaikan dengan karakteristik teknologi, antara lain terkait jarak tempuh, ukuran kendaraan dan bahan bakar yang digunakan. Hal ini juga untuk mengatur mengenai skema insentifnya.

"Tentunya insentif ini disesuaikan dengan jumlah emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan itu. Jadi, makin rendah emisinya, makin besar insentifnya," ujar Harjanto di kantor Kemenperin, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pembobotan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi faktor pemberian fasilitas fiskal tersebut.

"Kami juga telah mengusulkan penurunan PPnBM kendaraan listrik dan terkait bea masuk, sehingga kendaraan listrik dapat lebih diperkenalkan dan diaplikasikan di Indonesia secara luas," tegasnya.

Pemerintah menilai, kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi pemakaian BBM serta memangkas ketergantungan impor BBM. Ini berpotensi menghemat devisa kurang lebih Rp 798 triliun.