Liputan6.com, Jakarta Kepala Bidang Pembinaan Penertiban dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti meminta pengembang rumah susun (rusun) ataupun apartemen menyelesaikan masalah terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) hingga Maret 2019.

Sehingga dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik. Dimana pengelolaan apartemen dan rusun diberikan kepada para pemilik serta penghuni.

Meli mengatakan, berdasarkan data yang ada, hanya 10 dari 195 apartemen dan rusun yang telah memiliki P3SRS kepengurusannya dikuasai oleh penghuni. Sedangkan sisanya kepengurusannya dikuasi orang-orang yang difasilitasi pengembang.

"Kami berikan waktu hingga Maret 2019," kata Meli kepada Liputan6.com, di Gedung KLY, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta tak segan memberikan sanksi kepada pengembang jika tidak memenuhi peraturan yang ada. Setidaknya pada Maret 2019 nanti, P3SRS telah mengadakan rapat umum anggota luar biasa.

Meli menjelaskan rapat itu guna melaksanakan proses lanjutan, yaitu mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hingga pemilihan ulang siapa pengurus dan pengawas yang terpilih.

"Dengan Pergub ini ada sanksi yang diberikan, itu bisa diberikan surat teguran. Bila selang tujuh hari tidak diindahkan akan diberikan surat peringatan pertama, kedua , ketiga sampai cabut izin badan usaha," papar dia.