Liputan6.com, Jakarta - Kamis 12 Februari 2004 menjadi hari yang membahagiakan bagi Akbar Tanjung. Mahkamah Agung (MA) melalui kasasi yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Agung Paulus Effendi Lotulung menyatakan, Akbar tidak terbukti korupsi dana nonbujeter Badan Urusan Logistik (Bulog) atau Buloggate yang merugikan negara Rp 40 miliar.

Catatan Sejarah Hari Ini (Sahrini) Liputan6.com, tokoh Partai Golkar itu pun melenggang bebas. Putusan vonis 3 tahun penjara dan denda 10 juta yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September 2002, akhirnya gugur seketika.

Dalam putusannya, MA berpendapat Akbar tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kebijakan presiden yang saat itu dijabat BJ Habibie.

Hakim Paulus menjelaskan, penggunaan dana nonbujeter Bulog berdasarkan hasil pertemuan 18 Februari 1999 antara Presiden Habibie, Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Akbar Tanjung, pejabat sementara Kepala Bulog Rahardi Ramelan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Haryono Suyono, bukanlah tanggung jawab Akbar tapi tanggung jawab Presiden Habibie.

Dengan kata lain, Akbar selaku Mensesneg ketika itu hanya melaksanakan perintah jabatan dari Presiden Habibie untuk menyalurkan sembako dengan menggunakan dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar.

Itulah sebabnya, Akbar tak dapat dipidana karena perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan melaksanakan perintah jabatan.

Dalam penjelasannya, MA mengabulkan kasasi Akbar Tanjung berdasarkan 16 pertimbangan yang ditemukan Hakim Agung dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keputusan PT Jakarta dan PN Jakpus dianggap keliru dan menyesatkan.

Satu di antara penilaian Hakim Agung tersebut yakni majelis hakim PT Jakarta dan PN Jakpus telah mencampuradukkan dua pengertian hukum, yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang.

"Penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang memiliki arti yang berbeda," ujar hakim Paulus.

Dia mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menyebutkan, pengertian dari penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan yang menyalahi hak dan kewajiban. Sedangkan perbuatan sewenang-wenang berarti sebuah perbuatan yang tak menghiraukan hak-hak orang lain.

Pertimbangan lainnya, Hakim Agung juga melihat putusan PT Jakarta dan PN Jakpus hanya berdasarkan asas kepatutan. Putusan itu dianggap melanggar hukum materiil. Selain itu, Hakim Agung menilai, perbuatan Akbar tidak merugikan negara. Sebab, uang dana nonbujeter Bulog tersebut digunakan Akbar untuk kemaslahatan.

Putusan kasasi Akbar Tanjung digodok selama sepekan silam yang berakhir dengan mekanisme voting. Dari lima hakim agung, hanya hakim agung Abdul Rahman Saleh menyatakan Akbar bersalah.

Disambut Gembira

Keputusan ini disambut gembira Akbar Tanjung sekeluarga dan pendukungnya.

"Alhamdulillah, MA mengabulkan permohonan saya,"ucap Akbar di rumah dinas Jalan Widya Chandra III Nomor 10, Kuningan, Jakarta Selatan, sesaat setelah MA memutuskan menerima kasasi, 12 Februari 2002.

Akbar juga menyatakan keputusan MA yang mengabulkan permohonan kasasinya telah memperkuat rasa percaya dirinya. Terutama untuk memimpin Partai Golkar dalam menghadapi Pemilihan Umum 2004.

"Kami siap berkompetisi dengan partai lain,"ucap Akbar.

Tak hanya itu, vonis bebas membuat dia siap bersaing dengan enam calon lainnya dalam Konvensi Partai Golkar yang akan diputuskan pekan kedua April 2004.