Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta para pejabat segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia juga meminta para instansi pemerintahan agar segera memberikan surat kepada pihak yang belum melaporkan LHKPN-nya untuk segera melapor.

"Ya diminta siapa yang belum dikirimi surat. Saya kira daftar nanti, saya minta, katakanlah kementerian atau DPR siapa yang belum kemudian dikirimi surat kemudian dikasih batas waktu," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (26/2/2019).

Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dari 260.460 pejabat eksekutif di seluruh Indonesia baru sekitar 48.294 yang sudah lapor harta kekayaan di 2018.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dengan jumlah yang belum melapor sebanyak 212.166, maka kepatuhan eksekutif baru mencapai 18,54 persen.

Febri menambahkan, batas akhir pelaporan LHKPN ini adalah pada 31 Maret mendatang. Dia juga mengapresiasi kepada semua yang telah melaporkan atau memperbarui LKHPN-nya ke KPK.