Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agaria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil angkat bicara soal pungutan liar (pungli) yang telah terjadi pada seorang warga Pondok Cabe Ilir usai rapat kerja nasional 2019 kementrian ATR/BPN di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Sebelumnya dikabarkan sebuah keluarga melaporkan telah terjadinya pungutan liar membayar Rp 2,5 juta untuk menebus sertifikat tanah yang seharusnya gratis di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan.

"Soal pungli ini saya juga baru dengar, dan ini masih menjadi pertanyaan besar yang ditanyakan kepada saya," ujar dia.

"Meskipun memang tidak gratis, namun biaya yang dikeluarkan untuk administrasi pra sertifikat tapi tidak sampai jutaan," ia menambahkan.

Sofyan menambahkan, pungli ini terjadi pada perangkat desa seperti RT dan RW bukan pada taraf pusat, karena ATR/BPN tidak menarik pungutan apapun selain biaya administrasi tersebut.

"Untuk itu kami masih harus terus mensosialisasikan kalau sertifikat ini gratis," ujar dia.