Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyambut baik Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Swiss.

Menurut Syarif, dengan adanya perjanjian tersebut akan memudahkan KPK maupun penegak hukum lainnya di Tanah Air untuk bertukar informasi dengan otoritas di Swiss. Termasuk, pertukaran informasi perbankan dan perpajakan.

"KPK menyambut baik MLA Indonesia-Swiss, karena dengan adanya MLA ini pertukaran informasi keuangan dan perpajakan antara Indonesian dan Swiss akan lebih gampang," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Selain itu, lanjut dia, dengan MLA ini akan menyulitkan para koruptor dan pengemplang pajak, menyimpan asetnya di Swiss. "Para koruptor atau pengemplang pajak tidak akan lagi leluasa menyimpan uang hasil kejahatan di Swiss karena akan gampang ditelusuri oleh aparat penegak hukum oleh kedua negara," kata Syarif.

Hal serupa dikatakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurut Saut, MLA akan memudahkan KPK dan aparat penegak hukum lainnya di Tanah Air untuk menelusuri aset dari hasil tindak pidana di luar negeri. Tak hanya di Swiss, tetapi juga di sejumlah negara lain yang telah menandatangani MLA dengan Indonesia.

"Seberapa besar aset hasil tindak pidana yang disimpan di luar negeri termasuk Swiss untuk kemudian dilacak, dibekukan, dirampas dan dikembalikan ke dalam negeri lewat instrumen MLA ini telah dilakukan NKRI dengan puluhan negara," kata Saut.