Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan mengkaji penurunan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur PT Pertamina. Hal tersebut menyusul adanya keluhan avtur milik Pertamina tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain.

"Saya menyampaikan, Garuda pernah menyampaikan, kalau itu sifatnya playing field. Kita bersedia untuk meng-compare dengan negara-negara lain," Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sri Mulyani mengatakan, PPN avtur milik Pertamina selalu dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Jika nantinya ditemukan perbedaan signifikan pihaknya bersedia melakukan perubahan.

"Kita selalu dibandingkan dengan Singapura, KL, kalau memang treatment terhadap PPN, itu adalah sama, ya kita akan lakukan sama hal ini. Kita lihat supaya tidak ada kompetisi yang tidak sehat, antara Indonesia dengan negara lainnya," jelas dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, saat ini Pertamina masih mengkaji berapa kenaikan avtur termasuk setelah dikenai PPN. "Ya nanti Pertamina akan review saja, nanti akan kita lihat apa ada implikasinya," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com