Suasana sepi terlihat di proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek lintas pelayanan dua rute Cawang-Dukuh Atas di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (18/6). Seluruh proyek infrastruktur masih ditinggal mudik para pekerja. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pusat Studi BUMN (PSB) menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Meski saat ini pemerintah tengah mengebut pembangunan infrastruktur di semua sektor.

Ketua Pusat Studi BUMN (PSB), Tjipta Purwita menyebutkan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika infrastruktur memadai otomatis angka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan berada pada level yang kuat.

"Kita bertahun-tahun merasakan betapa pentingnya infrastruktur dan dianggap masih lambat dalam infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya. Kalau kita bisa bangun infrastruktur secara masif saya pikir pertumbuhan ekonomi kitaa akan besar dan kuat," kata dia dalam seminar bertajuk "Kebangkitan BUMN dalam Pembangunan lnfrastruktur Berkelanjutan", di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Dia mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini investasi di sektor pembangunan infrastruktur Indonesia hanya 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Sebelum krismon investasi infrastruktur pernah 7 persen dari PDB. 5 tahun terakhir 5 persen dari PDB. Dibanding Thailand, Vietnam 7 persen dari PDB dan China 10 persen dari PDB. Jadi kita masih tertinggal sedikit," ujarnya.

Infrastruktur memegang peranan penting dalam hal menghubungkan antar daerah untuk mewujudkan konektivitas nasional. Terutama untuk negara sebesar Indonesia yang juga memiliki kondisi geografis yang beragam.

Namun, ada kendala yang lebih penting saat Indonesia ingin mengejar ketertinggalan infrastruktur tersebut. Yaitu mengenai masalah pembiayaan infrastruktur. Sebab pada kenyataannya APBN tidak mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesai tidak dapat mengandalkan dompet negara.

"Pembiayaan infrastruktur memang terdapat financing gap, untuk biaya infrastruktur karena APBN hanya mampu biayai 42 persen, sisanya harus ditopang non APBN atau sumber pendanaan lain yang kreatif," ujarnya.

Pembiayaan non APBN misalnya mendorong peran serta badan usaha swasta (BUMS) untuk bekerjasama dengan BUMN dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha {KPBU}, dan lain-lain skema kerjsama. Pemerintah tetap mengurangkan ketergantungan terhadap alokasina APBN, sehingga membuka peluang skema private investementfund kepada investor swasta, baik lokal maupun mancanegara.