Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan pihakya menerima pengembaliaan uang terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Total uang yang dikembalikan dari 45 orang pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian PUPR sebesar Rp 16 miliar.

"Sejak Awal Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampai saat ini sudah 45 orang PPK di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM di sejumlah daerah telah mengembalikan uang secara bertahap ke KPK dengan nilai total sekitar Rp 16 Milyar, USD 128.500 dan SGD 28.100," kata Febri di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin 25 Februari 2019.

Pengembalian uang tersebut akan masuk dalam berkas penanganan perkara yang hingga saat ini masih berjalan.

"Kami hargai pengembalian uang ini, yang berikutnya disita dan dimasukan dalam berkas penanganan perkara yang sedang berjalan," kata juru bicara KPK tersebut.

Febri menduga masih ada beberapa pihak yang menerima sejumlah uang atas kasus suap proyek SPAM. Ia pun mengimbau kepada pihak-pihak tersebut untuk kooperatif dan mengembalikan uang ke KPK.

"KPK menduga masih ada penerimaan lain yang diterima pejabat di Kementerian PUPR terkait proyek ini, oleh karena itu kami imbau agar pihak lain yang pernah menerima uang terkait kasus ini dapat bersikap koperatif mengembalikan uang ke KPK," Febri menandaskan.