Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Kementerian PUPR Tampang Bandaso terkait kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018.

"Dicegah ke luar negeri selama 6 bulan pertama terhitung sejak 23 Januari sampai dengan 23 Juli 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/2/2019).

Pencegahan terhadap Tampang Bandaso terkait penyidikan terhadap Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suhartono, yang sudah dijerat sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tampang Bandaso sendiri pernah diperiksa dalam kasus ini pada tanggal 21 Januari 2019. "Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri. Agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap ‎terhadap pejabat Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Delapan tersangka tersebut yakni, ‎Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih Wahyudi, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo. Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi suap.