Liputan6.com, Jakarta - Perkembangan teknologi digital kerap dimanfaatkan berbagai sektor untuk mengembangkan bisnisnya, di antaranya adalah sektor niaga. ‎Agar lebih efisien berbagai barang dijual secara online salah satunya adalah Elpiji 3 kilogram (kg) bersubsidi.

Namun di sisi lain, penjualan Elpiji 3 kg bersubsidi secara online menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Lantaran, penjualan Elpiji dengan sistem online menyulitkan pengawasan penyaluran ‎barang subsidi agar dinikmati pihak yang berhak.

"Masyarakat yang membeli secara online, langsung diantar ke rumah tangga oleh pangkalan‎, penerima subsidi sulit teridentifikasi," kata Djoko, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Padahal, pemerintah telah menetapkan sasaran pengguna Elpiji 3 k‎g bersubsidi, yaitu rumah tngga, usaha mikro, kapal perikanan bagi nelayan dan pompa air untuk petani.

Djoko menuturkan, pengendalian harga Elpiji 3 kg bersubsidi sulit dilakukan, sebab penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak bisa menjadi patokan, akibat masyarakat lebih memilih membeli di tingkat pengecer yang harganya lebih tinggi.

"Harga di tingkat konsumen cenderung ditentukan pengecer sehingga pengendalian sulit dilakukan. Masyarakat banyak sekali membeli di tingkat pengecer‎," tutur dia.

Perkembangan volume Elpiji 3 Kg meningkat cukup signifikan sejak 2012-2018. Seiring dengan penggunaannya, realisasi penyaluran subsidi Elpiji 3 Kg relatif meningkat sejak 2015 dengan jumlah anggaran melebihi pagu yang telah ditetapkan.

"Anggaran subsidi berpotensi tidak terkendali, dengan jumlah yang cukup besar," ujar dia.