Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan hari Rabu berbahasa asing. Ketatapan itu tertuang dalam Pergub NTT No. 56 Tahun 2018 tentang Hari Berbahasa Inggris.

Jika peraturan tersebut tidak disempurnakan, pemberlakuannya dapat dipastikan akan menciptakan perilaku lancung-tutur dalam aktivitas perkantoran dan kehidupan keseharian di wilayah NTT. Fasilitas negara seperti perkantoran pemerintah sangat terbuka disalahgunakan.

Perilaku lancung berbahasa ini bisa merembet ke tindak kecurangan atau keculasan lain. Akan makin marak tindak tutur seperti tulisan "No Smoking" yang dipajang di ruang publik tanpa didahului bentuk bahasa (negara) Indonesia: "Dilarang Merokok", misalnya.

Ruang penyelenggaraan pelayanan umum seperti itu memberi petunjuk penyelenggaranya sedang bertindak lancung, yakni merusak tatanan kehidupan bernegara. Bahasa negara sendiri dikorupsi.

Demi Pariwisata

Memang, tampak diniatkan sangat baik penerapan Pergub NTT No. 56 Tahun 2018 tersebut. Untuk mendongkrak kinerja sektor pariwisata NTT, guna menambah sumber pendapatan asli daerah, perlu dikembangkan sumber daya manusia (SDM). Indikator kemajuan SDM itu dibuat target capaiannya melalui kompetensi bertutur kata bahasa Inggris.

Pada Bab II (Pasal 3) dalam Pergub disebutkan bahwa ada tiga pihak yang wajib kompeten berbahasa Inggris. Pertama, semua organisasi pemerintah/perangkat daerah (PD) se-NTT; kedua, semua lembaga yang termasuk di dalamnya satuan pendidikan; ketiga, desa wisata yang tersebar di Provinsi NTT. Demi pariwisata yang berdaya saing, wajah daerah ini dipoles, sehingga warganya pun harus lebih akrab dan cakap berbahasa Inggris.

Pergub NTT tampak membenarkan anggapan negara berbahasa Inggris akan lebih berdaya saing. Padahal, negara-negara yang terlihat sangat setia pada bahasanya ternyata berdaya saing lebih hebat. Ini temuan World Economic Forum pada tahun 2017 dari survei sekian puluh negara di bidang pariwisata. Negara mana saja yang terbaik? Empat peringkat teratas dalam indeks kinerja kepariwisataan dunia itu diduduki oleh Spanyol, Prancis, Jerman, dan Jepang.

Agaknya, sulit diragukan kesetiaan warga bangsa tersebut atas bahasa negaranya masing-masing untuk menyapa dunia, termasuk kepada turis yang berkunjung. Pernah ada sebuah kunjungan wisata di Meseum Louvre (Paris, Prancis). Di depan tamu asing, seorang pemandu wisata memrotes petugas museum agar memberikan rambu/petunjuk umum dan informasi tertulis: tidak hanya dalam bahasa Prancis, tetapi juga bahasa Inggris.

Respons petugas pelayanan pariwisata Prancis itu sangat tegas: tidak mau bertindak lancung “keminggris” atau bertutur kata keinggris-inggrisan. Kebijakan bahasa negara mereka tidak boleh diprotes. Tamulah yang seharusnya berbahasa Prancis. Demi pariwisata, bahasa negara itu justru dibuat menjadi tuan di negara sendiri.