Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro menegaskan, pentingnya reformasi regulasi untuk menghindari aturan tumpang tindih.

Bambang Brodjonegoro menyampaikan hal itu saat menghadiri acara diskusi reformasi Regulasi dengan tema menata fungsi dan kelembagaan sistem perundang-undangan Indonesia, pada Rabu (13/2/2019).

"Intinya kita ingin mengedepankan upaya untuk mengurangi isu tumpang tindih regulasi atau over regulation yang sering diindentifikasikan sebagai faktor yang menghambat investasi di Indonesia," ujar Bambang di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu 13 Februari 2019.

Bambang mengatakan, aturan yang tumpah tindih antara pemerintah pusat dan daerah sudah dikeluhkan oleh investor baik dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah pun tengah berupaya untuk mengurangi jumlah aturan yang tumpah tindih.

"Ini sudah menjadi keluhan banyak pihak baik dari investor nya maupun di dalam pemerintah sendiri. Dan tentunya kami ingin mengajukan solusi yang pada akhirnya bisa meminimalkan potensi konflik regulasi atau over regulation tadi," tutur dia.

Kementerian PPN bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) tahun lalu telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dengan pendekatan evidence based policy dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024.

Sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan di dalam background study dan telah disampaikan saaat media briefing reformasi regulasi di Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun beberapa masalah yang ditemukan antara lain pertama sinkronisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah yang belum optimal. Kedua, absennya monitoring dan evaluasi.

Ketiga, perencanaan regulasi yang tidak optimal. Keempat, disharmoni dalam penyusunan regulasi, serta kelima lemahnya peran kelembagaan dan minimnya penguatan sistem pendukung.

"Melalui background study, kami rekomendasikan pembentukan lembaga yang fokus pada peraturan perundang-undangan. Hal ini semakin memperkuat rekomendasi kami dalam Strategi Nasional Reformasi Regulasi mengenai restrukturisasi kelembagaan perumus kebijakan dan pembentuk regulasi," tutur dia.

"Urgensi pembentukan lembaga ini juga telah saya sampaikan saat Media Briefing Reformasi Regulasi di Kementerian PPN/Bappenas. Melihat kewenangan regulasi masih tersebar di empat K/L dan memiliki potensi disharmoni yang tinggi, kita perlu lembaga pengelola regulasi yang dapat mengintegrasikan dan memperkuat kewenangan Iembaga yang ada," ia menambahkan.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com