Liputan6.com, Jakarta - Proyek LRT Jabodebek dipastikan mundur. Rencana awal, proyek moda transportasi massal ini ditargetkan mulai berjalan pada semester II 2019. Namun karena ada beberapa hambatan diperkirakan proyek tersebut baru bisa berjalan pada Maret 2021.

Mundurnya pengerjaan proyek ini tidak terlepas dari persoalan pembebasan lahan. Bukan pembebasan lahan jalur LRT melainkan pembebasan lahan di Bekasi yang rencananya dijadikan depo LRT.

"Dengan mundurnya proyek LRT Jabodebek ini yang semula di semester II 2019 bisa operasi ini mundurnya sampai Maret 2021, maka berpotensi timbul cost overrun. Ini yang akan tanggung siapa. KAI mendapat penugasan pemerintah jadi ini bukan proyek KAI. Jadi penyertaan modal negara (PMN) dibutuhkan untuk itu," ungkap Direkur Keuangan KAI Didiek Hartyanto saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (26/2/2019).

Dijelaskannya, untuk proyek LRT Jabodebek ini sudah dikucurkan PMN total Rp 7,6 triliun. Hanya saja, dana tersebut sudah digunakan untuk pembayaran investasi awal ke PT Adhi Karya Tbk dan PT INKA (Persero).

Namun demikian, saat ini Adhi Karya dan INKA tengah berencana melakukan penagihan tahap ke II kepada KAI selaku investor untuk pengerjaan proyek LRT Jabodebek.

"Kalau mereka sudah melakukan penagihan, otomatis kita akan gunakan dana perbankan, otomatis bunga akan jalan," tegas dia.

Namun demikian, pihaknya bersama dengan Adhi Karya dan juga INKA tengah berdiskusi untuk mencari jalan keluar terbaik. "Kalau ini mundur, ya mungkin bisa nagihnya pelan-pelan, supaya dampak ke cost tambahan tidam terlalu besar," pungkasnya.