Liputan6.com, Jakarta - Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM, Johnson Pakpahan memberikan klarifikasi mengenai ada perbedaan data neraca batu bara antara data Pemerintah dengan data penelitian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesan Corruption Watch (ICW).

Johnson Pakpahan menyatakan, perbedaan transaksi disebabkan ekspor Indonesia dicatat atas laporan perusahaan, sedangkan penjualan ke trader dicatat sebagai penjualan domestik.

"Jadi sekalian klarifikasi, ekspor kita dicatat dengan FOB atas laporan perusahaan di negara tujuan dicatat berdasaran CIF (Cost, Freight, Insurance) sebagai penjualan domestik," ungkapnya dalam forum diskusi bertajuk "Lubang-Lubang Bisnis Batu Bara di Penerimaan Negara" di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Johnson mengatakan, meskipun terlihat tidak sama tapi jika ditinjau dari sudut pandang dan cara menghitung yang lain, hasilnya tidak jauh berbeda.

Di samping itu, Johnson juga mengamini keberadaan peluang-peluang bagi mafia bisnis batu bara memang melimpah di segala titik. Ada yang memanfaatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ada yang lahannya dimiliki beberapa usaha dan sebagainya.

Untuk meminimalisir kecurangan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa strategi, seperti mengefektifkan ePNBP dan Minerba Online Monitoring System (MOMS).