Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membantah ada upaya mengembalikan Dwifungsi TNI melalui Perpres restrukturisasi TNI. Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan ada 60 jabatan baru yang bisa diisi oleh perwira tinggi setelah Perpres restrukturisasi TNI diterbitkan.

"Ya enggaklah. Bukan. Hanya dari struktur kan bisa dikenali, jabatan-jabatan mana yang menuju kepada dwifungsi. Ada enggak fungsi sosialnya di TNI? Kan gitu," jelas Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, reformasi internal TNI telah dilakukan. Dengan tujuan secara bertahap TNI meninggalkan peran sosial politik, kemudian memusatkan perhatian kepada tugas pokok pertahanan negara.

Dengan adanya wacana 60 jabatan baru yang bisa diisi oleh perwira tinggi, Moeldoko memastikan tidak akan mengubah esensi reformasi internal TNI.

"Sekarang apakah penambahan 60 orang ini mengubah struktur pada sospolnya? Apakah doktrinnya berubah? Kan enggak. Jadi itu terburu-buru ngomongnya, ngawur," kata dia.

Mengenai wacana penempatan perwira tinggi TNI di sejumlah kementerian, Moeldoko menyebut itu akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, tidak tertutup kemungkinan akan ada perluasan jabatan bagi perwira menengah maupun tinggi TNI.

"Kalau dibutuhkan pada posisi-posisi yang lain, bisa aja," ujar Moeldoko.