Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN meminta kepada jajaran direksi PT Pos Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pola komunikasi dengan para Serikat Pekerja yang ada dalam perusahaan.

Arahan ini diungkapkan oleh Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno yang mebawahi Pos Indonesia setelah melihat aksi turun ke jalan oleh para karyawannya.

"Kita minta jangan ribut-ribut, lebih baik dibahas internal Direksi dengan Serikat Pekerja. Mungkin dibangun komunikasi yang baik deh," ucap Harry saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (6/2/2019).

Harry mengaku, polemik para pekerja Pos Indonesia ini nampaknya sudah sampai di telinga Menteri BUMN Rini Soemarno. Mengenai kasus ini, Kementerian BUMN mengaki akan mengevaluasi kinerja perusahaan.

"Soal Pos, kita tampung masukannya dan kota evaluasi, utamanya bisnis dan kinerja perusahaan, termasuk ke depannya," tambah dia.

Sebelumnya, Kementerian BUMN akhirnya menerima 11 orang sebagai perwakilan karyawan PT Pos Indonesia (Persero) yang melakukan aksi di depan kantor Menteri BUMN Rini Soemarno sejak pagi tadi.

Dalam pertemuan yang berjalan kurang lebih tiga jam tersebut, pekerja Pos Indonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) menyampaikan beberapa tuntutan mulai dari evaluasi kinerja perusahaan hingga pencopotan Direktur Utama.