Liputan6.com, Surabaya - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta rencana pembangunan daerah harus mempertimbangkan risiko bencana, khususnya untuk wilayah rawan. Hal ini dikatakannya saat menghadiri rakornas BNPB se-Indonesia di Jatim Expo Surabaya Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).

Menurut dia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus menandakan daerah mana yang rawan bencana. Sehingga, masyarakat tidak mendirikan bangunan di lokasi-lokasi.

"Rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan para kepala daerah dan Bappeda harus memahami daerah-daerah mana saja yang rawan bencana alam dan dapat ditempati oleh masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus tegas terhadap daerah-daerah yang rawan bencana agar tak ditinggali oleh masyarakat.

"Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang itu sudah diberi tanda merah. Artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta Bappeda untuk mulai mengajak rakyat membangun bangungan-bangunan tahan gempa di daerah rawan bencana. Bappeda juga harus melarang apabila ada masyarakat yang ingin membangun di daerah rawan.

"Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan," tutur Jokowi.