Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Ombudsman Ninik Rahayu meminta DPR untuk memasukkan pasal yang bisa menjerat pengguna layanan prostitusi dalam draft revisi KUHP.

Mantan anggota Komnas Perempuan ini berharap dengan revisi KUHP, para penikmat jasa prostitusi juga bisa dihukum.

"Selama ini kan hanya muncikari yang dijerat. Pelakunya sudah saatnya KUHP sebagai payung hukumnya ini juga ikut merevisi ke sana," kata Ninik usai diskusi Lindungi Perempuan dan Anak dari Jaringan Prostitusi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Tidak hanya DPR, ia juga mendesak pemerintah proaktif agar revisi KUHP tersebut segera dibahas dan diselesaikan.

"Harus proaktif," tegas Ninik.