Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Muzdalifah Machmud memastikan belum ada rencana terkait perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pungutan ekspor kelapa sawit.

Pernyataan itu, sekaligus merespons pergerakan harga CPO di tingkat internasional.

"Belum ada (rencana perubahan PMK), masih mau dilihat, analisa dulu. Karena posisi kita sekarang ini masih terjepit dari mana-mana. Kita diomongin apalah, pungutan yang kadang-kadang diskriminatif sama Indonesia," kata dia saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (25/2/2019).

Muzdalifah mengatakan, pihaknya masih membutuhkan kajian apakah nantinya PMK tersebut dapat diubah atau tidak. "Kita melihat di hulunya, di mananya, supaya nanti kita saat ambil kebijakan baru itu tidak mengganggu," imbuhnya.

Dia menambahkan, besar kecil pungutan yang diatur melalui PMK Indonesia tetap akan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

"Tetap harus ekspor, kalau enggak, siapa yang mau beli petani kita. Meskipun kita naikkan pungutan, bagaimana dengan petani. Meskipun misalnya kita turunkan, kita tetap harus ekspor terus, produksi naik," pungkasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com