Liputan6.com, Jakarta Masalah utang Indonesia memang selalu menarik untuk diperbincangkan dan kerap menjadi senjata untuk mengkritik pemerintah, terlebih jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) seperti saat ini.

Namun demikian, menurut Global Finance, per Desember 2018, rasio utang Indonesia tercatat sebesar 29,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lantas bagaimana tanggapan pengusaha terhadap rasio utang ini?

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, secara porsi terhadap PDB, posisi utang memang masih relatif terkendali dan dalam struktur yang sehat.

"‎Kalau dari proporsinya, sebenarnya masih cukup baik karena masih di bawah 30 persen dari PDB," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Meski demikian, lanjut dia, yang harus juga diperhatikan yaitu bagaimana efektivitas dan dampak dari utang ini terhadap ekonomi.

Meski utang dipergunakan untuk hal yang produksi, seperti untuk membangun infrastruktur, namun hal tersebut belum berdampak positif pada peningkatan investasi di Indonesia.

"Namun kita harus lihat bagaimana utang itu di-disbursed. Penggunaan sebagian besar untuk pembiayaan infrastruktur. Infrastruktur diperbaiki untuk menarik investor. Namun sayangnya meskipun infrastruktur dibangun, investasi kita tahun ini malah turun," tutur dia.

Menurut Shinta, hingga kuartal III 2018, investasi asing atau foreign direct investment (FDI) hanya sebesar Rp 293,7 triliun. Dibandingkan dengan periode yang sama di 2017 yang sebesar Rp 318,5 triliun.

"Ini artinya kepercayaan investor asing menurun. Belum lagi karena berbagai insentif yang dikeluarkan pemerintah sekitar Rp 150 triliun potensi penerimaan hilang," ungkap dia.

Oleh sebab itu, Shinta meminta pemerintah berhati-hati dalam mengambil utang. Sebelum memutuskan untuk kembali berutang, diperhitungkan secara matang risiko dan manfaat dari utang itu sendiri.

"Oleh karena itu, pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengambil utang, karena masih banyak risikonya. Belum lagi risiko global," tandas dia.