Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan partai politik menetapkan standar integritas dengan menolak politik uang dan mahar. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah partai politik yang menerapkan antimahar.

"Itu poin yang harus dijaga. Juga kan ada pernyataan beberapa parpol tidak mahar. KPK tentu diharapkan terus diimplentasikan sehingga kita punya harapan lebih proses Pemilu 2019 lebih bagus," kata Febri, Rabu (6/2/2019).

Febri juga mengakui antimahar dapat mencegah adanya kepala daerah atau anggota dewan terlibat korupsi.

"Kalau masih harus bayar mahar, praktik politik uang masih tinggi itu yang disebut politik biaya tinggi,” ucap dia.

Besarnya biaya politik ini, menurut dia menjadi salah satu penyebab banyaknya pejabat yang terjerat kasusu korupsi.

"Kalau politik butuh biaya tinggi misal jadi kepala daerah atau anggota DPR atau DPR kami duga menjadi faktor pendorong korupsi ketika menjabat nanti," ucap dia.

Senada dengan Febri, Sekjen DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai kasus korupsi di Indonesia karena biaya politik yang sangat tinggi. Untuk meminimalisir hal itu, Johnny mengaku pihaknya tidak membebani para caleg dengan biaya mahar.

"Di Nasdem tidak ada mahar politik. Baik di pilkada, pileg maupun pilpres. Tidak ada maharnya. Bahkan, untuk biaya materai saja sudah disiapkan oleh partai," ucap dia.