Liputan6.com, Jakarta Tak terasa dua bulan lagi masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi alias Pemilu, tepatnya pada 17 April 2019. Berbagai persiapan pun sudah mulai dilakukan sejak sekarang agar Pemilu serentak 2019 dapat berjalan aman dan lancar.

Salah satu pihak yang telah melakukan persiapan dalam menyukseskan Pemilu adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri). Mereka memahami bahwa salah satu hal penting untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu adalah kesiapsiagaan aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan.

Guna membicarakan hal tersebut, Ditjen Polpum Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Hotel Claro,Makassar, Selasa (12/2). Hadir dalam kegiatan tersebut 1500 peserta yang terdiri dari unsur TNI-Polri, penyelenggara dan pengawas pemilu, Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Forkompimda se-wilayah Indonesia Timur.

Soedarmo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam sambutan pembukaan acara mengatakan bahwa sebagaimana diamanatkan pasal 434 Undang undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya pencapaian pemilu yang demokratis.

"Potensi kerawanan Pemilu merupakan suatu tantangan demokrasi. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan perlu terus bersinergi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantapan guna menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Akbar Ali, menambahkan tujuan lain dari penyelenggaraan rapat ini adalah menjalin sinergitas pemerintah pusat, pemerintah, dan daerah stakeholder terkait, agar tercipta iklim demokrasi yang kondusif, aman, dan damai.

(*)