Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut massa Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SP-AMT) Pertamina salah sasaran melakukan demo kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut dia, demonstran korban pemutusan hubungan kerja (PHK) itu seharusnya menuntut perusahaan tempat mereka bekerja.

"Menurut saya, salah sasaran, jangan semuanya ke Presiden. Padahal itu mestinya dia harus kepada vendor di mana dia bekerja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Moeldoko mengaku telah memanggil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Nina Sulistyowati untuk meminta penjelasan terkait tuntutan SP-AMT tersebut. Dari penjelasan Patra Niaga, para demonstran itu merupakan pegawai vendor dan outsourcing yang tak berhubungan dengan Pertamina.

"Bahwa sopir-sopir ini adalah dari vendor, dari outsourcing, tidak langsung di bawah Pertamina. Mereka ini tidak langsung berhubungan dengan Pertamina Niaga itu. Mereka-mereka ini di bawah vendor," jelasnya.

Untuk itu, Moeldoko meminta para demonstran menyelesaikan masalah ini kepada perusahaan vendor. Dia menegaskan, tak semua masalah harus diselesaikan di tingkat Presiden.

"Ya saya pikir, taat azas lah. Jangan dikit-dikit semuanya presiden. Itu lah saya buru- buru memanggil dirutnya untuk menjelaskan kepada saya sebenanrnya kondisinya bagaimana," ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan banyak kelompok yang memanfaatkan situasi menjelang Pilpres 2019, dengan menuntut sejumlah permasalahan kepada Presiden. Dia menilai hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan respons Presiden.

"Saya pikir mereka-mereka sudah diterima dan penyelesaiannya yang bagaimana, ya sesuai prosedur mereka bekerja," pungkas Moeldoko.