Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menandatangani nota kesepahaman pencegahan dan sosialisasi anti korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto dengan Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan KPK dalam hal pencegahan korupsi," ujar Agus Susanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).

Agus Susanto mengatakan, pihaknya akan berbagi data dan informasi dengan lembaga antirasuah sebagai bentuk komitmen dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal tersebut dia lakukan demi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

"Jadi pertukaran data ini akan kita kaji berikutnya. Jenis-jenis datanya belum kami sampaikan di sini. Tapi, pada prinsipnya kami siap melakukan pertukaran data dengan KPK," kata Agus Susanto.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, salah satu yang akan diperhatikan oleh lembaga antirasuah berkaitan dengan dana pensiun atau dana jaminan hari tua (JHT). Di mana, menurut Agus ada yang mengeluhkan dana pensiun maupun JHT yang sangat rendah.

"Itu (dana pensiun dan JHT) yang menjadi fokus kami dalam kajian nanti, hinga bisa merekomendasikan kepada pemerintah jalan yang lebih baik," kata Agus Rahardjo.