Liputan6.com, Jakarta - Kuasa Hukum Pemprov Papua, Stefanus Roy Rening meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan ke publik dugaan korupsi yang dilakukan Pemprov Papua. Sebab, saat kejadian di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, KPK menyebutkan tengah melakukan pengawasan adanya indikasi korupsi dalam rapat tersebut.

"KPK harus jujur sebagai penegak hukum. KPK harus jujur menjelaskan secara terbuka dugaan tindak pidana apa yang saudara sedang selidiki terhadap Gubernur Papua," tegas Roy di Polda Metro Jaya, Senin (11/2/2019).

Roy menjelaskan, sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe diundang ke kantor KPK untuk melakukan koordinasi, pada Jumat, 1 Februari 2019. Koordinasi tersebut berkaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi bersama pejabat daerah.

"Pada hari Jumat (1/2/2019) sebelum hari Sabtu (2/2/2019), Gubernur Papua datang ke kantor KPK untuk koordinasi, dipanggil menghadap dalam kaitan komitmen pemberantasaan korupsi bersama seluruh pejabat gubernur bawah, kenapa pada hari Sabtu mereka melakukan OTT terhadap Gubernur Papua?" tegasnya kembali.

Atas dasar itulah, Roy beranggapan jika lembaga antirasuah tersebut tengah berusaha merusak citra Gubernur Papua.

"Inilah persoalan bangsa kita hari ini. Kita berharap bahwa penegakan hukum harus secara beradab tidak biadab. Jangan merusak pecitraan Gubernur Papua. Ini yang sedang dilakukan oleh pimpinan KPK," pungkas Roy.