Liputan6.com, Jakarta - Kasubdit Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Polri AKBP M Dja'far Shodiq menilai, program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme belum berjalan maksimal. Hal itu terlihat dari masih masifnya aksi teror hingga saat ini, bahkan tak sedikit yang dilakukan oleh residivis.

"Bom Thamrin itu dua pelakunya baru keluar penjara kasus terorisme, bom Surabaya juga yang melakukan mantan napi teroris. Saya jadi galau, karena teror terus terjadi," ujar Shodiq saat membedah bukunya berjudul 'Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum' di Kampus Pascasarjana Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019).

Deradikalisasi, kata Shodiq, merupakan salah satu cara pencegahan terhadap tindak pidana terorisme melalui metode penindakan lunak atau software approach. Namun ada problematika hukum yakni belum adanya undang-undang yang merinci soal pelaksanaan deradikalisasi.

"Tidak ada peraturan pemerintah pendukungnya. UU jelas dalam Bab 7A itu menjelaskan poin-poin pasal tentang deradikalisasi, tetapi aplikasinya bagaimana, itu yang belum ada sampai saat ini peraturan pelaksanaannya. Makanan apa deradikalisasi ini," ucap akademisi sekaligus praktisi penanggulangan terorisme itu.