Liputan6.com, Jakarta - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan melakukan pembentukan bank syariah skala besar. Hal itu sudah masuk ke dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) sebagai peta arah pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang telah disepakati dalam Rapat Pleno KNKS bersama anggota dewan pengarah yang dipimpin oleh Presiden pada 5 Februari 2018 lalu.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan sudah melakukan pertemuan dengan KNKS mengenai hal tersebut.

"Kita bicara detail dengan mereka untuk (tahu) apa saja sih yang bisa kita support untuk KNKS. Nanti kita akan duduk bareng lagi yang pentingnya apa," kata Gatot saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (10/2/2019).

Dia mengungkapkan ada banyak pilihan yang bisa diambil untuk membentuk bank syariah tersebut."Dulu kita road map kita kan ada bank syariah yang besar jadi BUMN. Apakah punya satu atau dua. Atau ada listing dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumbya, Menteri PPN/Kepala Bappenas sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan salah satu quick wins sektor keuangan syariah, yaitu pembentukan bank BUMN syariah skala besar.

Kendati demikian, dia mengungkapkan hingga saat ini masih banyak yang harus dipertimbangkan mengenai rencana tersebut. "Ya tentunya kita masih harus berkomunikasi ya, kita ingin tentunya perbankan syariah ini ada bank syariah yang besar," kata Menteri Bambang saat ditemui di kantornya, Kamis (3/1/2019).

Dia mengungkapkan, ada banyak kesulitan dalam mewujudkan hal tersebut. Sebab saat ini bank - bank syariah yang beroperasi di Indonesia merupakan anak usaha dari bank konvensional. Sementara, bank syariah skala besar yang ingin dibentuk harus berdiri sendiri, tidak memiliki induk perusahaan.

"Bank syariah yang besar ini tentunya agak sulit kalau dia menjadi anak perusahaan dari induknya yang bank konvensional. Nah karenanya, salah satu wacana membentuk adalah membentuk BUMN syariah," ujarnya.