Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih berharap majelis hakim Tipikor menjatuhkan vonis ringan terhadap dirinya terkait penerimaan suap dan gratifikasi. Politisi Golkar itu juga berharap agar majelis hakim menerima permohonan justice collaborator (JC) yang ia ajukan.

Eni Maulani menjelaskan, permohonan JC sangat diharapkan agar diterima oleh majelis hakim karena ia merasa bukan pelaku utama dalam kasus penerimaan suap PLTU Riau-1.

"Harapannya saya bisa diberikan hukuman ringan dari tuntutan, terus perhomonan JC saya dikabulkan hakim. Itu saja, karena tuntutan itu saja karena saya bukan pelaku utama," kata Eni di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat(1/3/2019).

Ia juga berharap dalam vonis nanti, majelis hakim mengurangi masa pidana pencabutan haknya untuk dipilih dalam jabatan publik. Sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK, Eni dituntut pencabutan hak dipilihnya selama 5 tahun usai menjalani pidana pokoknya.

Pidana pokok yang dituntut jaksa kepada Eni yaitu pidana penjara selama 8 tahun, pidana denda Rp 300 juta atau subsider 4 bulan kurungan.

Pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum pada KPK merinci awal keterlibatan Eni dalam kasus ini diawali perintah Setya Novanto, mantan Ketua Partai Golkar, kepada Eni agar membantu bos dari Blackgold Natural Resources (BNR), Johannes Budisutrisno Kotjo, akrab disapa Kotjo, memfasilitasi bertemu dengan Direktur Utama PT PLN persero Sofyan Basir.

Tindakan Johannes menemui Novanto setelah surat yang diajukan ke PT PLN tak mendapat tanggapan. Surat tersebut berisikan permintaan BNR kepada PT PLN agar proyek IPP PLTU Riau-1 masuk ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Novanto kemudian mengutus Eni Maulani Saragih sebagai pendamping sekaligus fasilitator Johannes Kotjo bertemu dengan Sofyan Basir dan pejabat terkait di PT PLN. Eni kemudian dianggap berperan aktif mengawal proyek tersebut sesuai keinginan Kotjo.

Setelah pertemuan, beberapa hari kemudian PT PLN memasukan proyek PLTU Riau-1 masuk ke dalam RUPTL dan menunjuk PT BNR sebagai investornya, bersama dengan anak perusahaan PT PLN, Pembangkitan Jawa Bali (PJB). BNR juga menggaet perusahaan asal China Huadian Engineering Co. Ltd (CHEC) sebagau investor.