Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menegaskan, tidak mengubah batas pembayaran tagihan penggunaan listrik, sehingga pembayaran paling lambat tetap pada tanggal 20 setiap bulannya.

Vice President Communication and CSR PLN, I Made Suprateka mengatakan, kabar PLN mengubah ‎batas waktu pembayaran tagihan tidak benar atau hoaks.

PLN sebagai penyedia listrik negara tetap berpegang kepada aturan awal yakni batas pembayaran listrik paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

"Tidak ada perubahan kebijakan tentang batas waktu pembayaran listrik,saya tekankan bahwa berita tersebut adalah bohong atau hoax," kata Made, di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Made mengungkapkan, perubahan yang terjadi adalah penerimaan pembayaran, yang sudah bisa dimulai pada tanggal 2 setiap bulan. Batas pembayaran tetap tanggal 20 dan pembayaran melewati tanggal 20 dapat dikenai sanksi.

"Mohon warga tetap mengacu kepada kebijakan yang ada dan selalu tertib dalam membayar listrik," tutur dia.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang menunggak pembayaran listrik satu bulan akan dikenakan sansi pemutusan sementara dan segel MCB.

Untuk tunggakan pembayaran tagihan ke 2 bulan, akan dikenakan sanksi pemutusan sementara, pembongkaran kilo Watt hour (kWh) meter, MCB dan memutus dari tiang.

Sedangkan sanksi pelanggan yang menunggak pembayaran lebih dari dua bulan, berupa pembongkaran rampung, pembongkaran kilo Watt hour (kWh) meter, MCB dan penghentian langganan PLN.