Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menargetkan penghematan anggaran pemerintah bisa terus meningkat. Pada tahun lalu, penghematan anggaran diklaim mencapai Rp 65,15 triliun.

Penghematan anggaran bisa terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang karena saat ini pemerintah telah menerapkan sistem Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dia menjelaskan, melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah kini berubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran. Namun efisiensi atau penghematan yang berhasil dicapai dengan SAKIP, bukan merupakan kebocoran.

"Bukan berarti bocor atau uang itu hilang dan menguap begitu saja, tetapi ada program namun hasilnya belum menyentuh sasaran prioritas pembangunan," ujar dia di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Di sisi lain, perbaikan terus menerus dilakukan. Di era revolusi industri 4.0 ini, pemerintah diberikan ruang yang lebih fleksibel dengan penggunaan teknologi. Integrasi proses perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja pemda dapat diubah ke dalam sistem digital.

"Yaitu pemanfaatan aplikasi SIMDA keuangan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)‎ yang telah digunakan oleh 365 pemda kabupaten/kota," kata dia.

Dengan penerapan SIMDA SAKIP, kata dia, maka pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran secara sistemik karena anggaran akan benar-benar dialokasikan kepada pencapaian kinerja pembangunan daerah.

"Sistem tersebut akan semakin lebih bermanfaat terutama untuk menekan potensi pemborosan anggaran yang dimungkinkan terjadi di pemerintah daerah. Melalui SIMDA SAKIP diyakini tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran sebesar Rp 65,15 triliun, akan dapat ditingkatkan di tahun yang akan datang," tandas dia.