Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 12 anggota DPRD Jambi bepergian ke luar negeri. Pelarangan berkaitaitan dengan kasus dugaan suap ketuk palu RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

"Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 28 Desember 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (1/3/2019).

Ke-12 anggota DPRD Jambi itu yakni tiga pimpinan DPRD Jambi, yakni Ketua DPRD Cornelis Buton, dua Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Selain itu, Ketua Fraksi Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, dan Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan.

Kemudian, Ketua Fraksi PPP Parlagutan Nasution, Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah, dan Ketua Komisi III Zainal Abidin. Tiga orang anggota DPRD Jambi bernama Elhelwi, Gusrizal, serta Effendi Hatta.

Selain ke-12 legislator Jambi yang sudah jadi tersangka itu, penyidik KPK juga mencegah ke luar negeri satu orang pihak swasta bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Asiang juga merupakan tersangka dalam kasus ini.

"Kami perlu melakukan pelarangan ke luar negeri agar jika tersangka dibutuhkan pemeriksaannya tidak sedang berada di luar negeri," kata Febri.

Selain itu, Febri berharap para tersangka memberikan keterangan yang jujur saat dimintai keterangan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Menurut Febri hal tersebut untuk memudahkan proses penyidikan kasus ini.

"Jika ada itikad baik tersangka mengembalikan uang tentu akan dihargai dan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," kata Febri.