Liputan6.com, Jakarta - Chairman Huawei, Liang Hua, menegaskan akan menolak permintaan apa pun dari pemerintah Tiongkok untuk membuka back door atau "pintu belakang" di jaringan telekomunikasi asing.

Hal ini disebabkan perusahaan tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya.

Hua di Toronto, Kanada, mengatakan perusahaanya telah menerima opini legal independen tentang kewajibannya di bawah hukum Tiongkok.

Hasilnya, tidak ada apa pun yang memaksa perusahaan membuat apa yang disebut sebagai "pintu belakang" di jaringan telekomunikasi.

Ia pun menegaskan Huawei tidak pernah menerima permintaan semacam itu, dan akan menolak jika ada.

"Kami tidak akan merespons permintaan tersebut karena tidak sesuai hukum," tutur Hua.

Ia pun menekankan Huawei sebagai organisasi bisnis independen yang ditujukan untuk melayani pelanggan.

"Kami telah menjaga rekam jejak yang baik dalam keamanan siber," sambungnya, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (28/2/2019).

Ini merupakan kesekian kali Huawei membantah menjadi alat mata-mata pemerintah Tiongkok.

Sebelumnya, perusahaan telah berulang kali menyatakan tidak menempatkan back door di teknologinya untuk memata-matai negara lain atas permintaan pemerintah Tiongkok.

Pernyataan Hua ini muncul di tengah rencana Kanada, dan beberapa negara lain sedang mempertimbangkan kemungkinan membatasi atau memblokir jaringan 5G menggunakan teknologi Huawei.

Sejumlah negara, terutama Amerika Serikat (AS) menuding dan mencurigai Huawei digunakan sebagai alat mata-mata oleh pemerintah Tiongkok. AS bahkan menyebut Huawei sebagai ancaman bagi keamanan nasional.

Tak hanya itu, Huawei pun tengah menghadapi masalah lain dengan ditangkapnya Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou, beberapa waktu lalu.

Wanzhou saat ini tengah menjadi tahanan rumah di Vancouver dan menghadapi potensi ekstradisi dari Kanada ke Amerika Serikat (AS).