Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan jalan tol yang dikelola BUMN tidak mungkin gratis. Hal ini dikatakan menanggapi kebijakan Malaysia yang berencana membebaskan tarif tol.

Rini menjelaskan, pengelolaan tol yang dilakukan BUMN menggunakan konsep konsesi. Konsesi ini diberikan untuk pengganti biaya investasi pembangunan oleh investor.

"BUMN ini kan tolnya ini terkait dengan investasi, kita kan pinjam uang, ya nggak bisa dong (gratis)," tegas Rini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Mengenai apakah setelah masa konsesi habis dan selanjutnya jalan tol bisa gratis, Rini mengatakan hal itu berada di kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan alasan jika konsesi habis, aset negara harus dikembalikan kepada pemerintah.

"Semuanya regulasinya ada di kementerian PUPR, kami hanya sebagai investor. BUMN itu selalu hanya sebagai investor, yang bertanggung jawab membangun, mendapat konsesi. Dalam aturan semua aturan itu ditentukan oleh Kementerian PUPR," tegas Rini.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berencana menggratiskan beberapa ruas jalan tol di negaranya. Hal ini menjadi salah satu janjinya selama kampanye beberapa waktu lalu.

Jalan tol yang akan digratiskan oleh Mahathir ada empat ruas, yaitu ruas Lebuhraya Damansara Puchong (LDP), ruas Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), ruas Lebuhraya Shah Alam (KESAS), dan ruas Terowongan SMART