Liputan6.com, Jakarta - Nama unicorn menjadi viral akibat debat capres kedua. Peran pemerintah terhadap start-up pun menjadi sorotan. Apa yang perlu dilakukan?

Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menyebut, pemerintah perlu membuat regulasi bersahabat bagi para pemuda di sektor ini. Tak hanya regulasi, para pejabat terkait pun diminta terlibat secara positif.

"Tentu sebaiknya juga aparat-aparat lebih friendly terhadap usaha anak muda, karena ini isinya anak-anak kita semua," ujar Rhenald Kasali ketika berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (19/2/2019).

Mengingat besarnya potensi start-up di Indonesia, apakah perlu ada Kementerian Unicorn Indonesia demi membina start-up menjadi unicorn?

Rhenald menyebut itu tak perlu, sebab peran tersebut sudah terwakili berbagai kementerian dan lembaga.

"Sudah terwakili di Bekraf, karena banyak ekonomi kreatif di sana, sudah terwakili di Kominfo untuk komunikasinya, mobility-nya, sudah terwakili Kementerian Perindustrian untuk produksinya, terwakili di Kementerian Perdagangan untuk perdagangannya," jelasnya.

"Jadi saya kira dibikin lebih friendly saja untuk anak-anak muda," tambahnya.

Rhenald menjelaskan, ada masalah paradigma di pikiran investor generasi lama yang cenderung sinis pada start-up, sementara investor asing lebih berani investasi. Maka dari itu, ia juga khawatir jika ada pemimpin yang malah tidak paham perkara start-up dan unicorn ini.

"Tentu pemimpinnya harus friendly, mengerti dunia baru ini. Yang saya khawatirkan pemimpinnya tidak paham," pungkasnya.