Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengadakan uji publik terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang ojek online di lima kota besar, yakni Medan, Bandung, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.

Demi mensukseskan program uji publik ini, Kementerian Perhubungan mengajak pihak stakeholder atau pemangku kepentingan untuk turut memberikan masukan.

"Mengingat pentingnya rancangan peraturan menteri tentang ojek online ini, maka kami mengajak kepada seluruh peserta dan stakeholder terkait untuk memberikan masukan, saran dan tanggapan baik secara langsung maupun lisan demi kesempurnaan peraturan ini," ungkap Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Aris dalam sesi uji publik di Semarang, dikutip Minggu (10/2/2019).

Salah satu permintaan pengemudi dan organisasi dalam sesi uji publik di Semarang tersebut yakni terkait dengan ketersediaan shelter.

Pengemudi meminta pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pembangunan dan pengaturan shelter agar tidak menganggu ruas jalan.

Lebih lanjut, Umar menjelaskan beberapa ruang lingkup yang akan diatur dalam RPM tersebut, antara lain kriteria aspek pelayanan sepeda motor, formula biaya jasa, mekanisme penghentian operasional penggunaan sepeda motor yang berbasis aplikasi (suspend), perlindungan masyarakat, pengawasan, dan peran serta masyarakat.