Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 260 musisi lokal lintas genre secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan. Rancangan tersebut dinilai tumpang tindih dengan sejumlah regulasi lain seperti UU Hak Cipta, UU Serah-Simpan Karya Cetak, dan UU ITE.

Dengan demikian, gabungan pemusik yang menamakan diri Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan itu menyatakan bahwa RUU ini tidak perlu disahkan sebagai undang-undang.

"Kami merasa tidak ada urgensi bagi DPR dan pemerintah untuk membahas dan mengesahkannya untuk menjadi undang-undang. Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik," kata koalisi tersebut dalam pernyataan tertulis, Senin (4/2/2019).

Mereka menilai RUU Permusikan memuat pasal karet yang bisa memarjinalisasi musisi independen, memaksakan kehendak dan mendiskriminasi, serta hanya mengatur hal yang tidak perlu.

Musisi Rara Sekar yang tergabung dalam koalisi tersebut menegaskan, penolakan ini tidak bertujuan untuk mengintervensi parlemen agar mengubah RUU Permusikan. Pihaknya menolak penuh isi dan substansi dalam rancangan tersebut.

"Kami menolak RUU ini, kami menolak full bukan merevisi, kami menolak karena kami tidak bisa melihat apa pun yang behubungan dengan tata kelola yang baik dalam RUU ini. Kalau mau, drop RUU ini sebelum masuk paripurna, lalu kita ulang dari awal melibatkan semua pihak. Baru kita bicara semua tata kelola," katanya di Jakarta, Senin kemarin.

Rara menilai, banyak sekali kejanggalan dan ketidakjelasan dalam sejumlah pasal yang ada dalam RUU Permusikan sehingga tidak menyelesaikan persoalan industri musik Tanah Air. Karena itu, dia menyebut pasal tersebut sangat problematis.

"Saya masih menanti jawaban-jawaban yang bertanggung jawab dari DPR maupun badan keahlian atau apapun yang terlibat dalam rancangan undang-undang itu," katanya menandasi.