Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kewalahan menertibkan pengeboran minyak ‎ilegal (ilegal driling) dan pencurian dengan melubangi pipa (ilegal tapping). Hal tersebut tercermin masih maraknya aksi tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto mengatakan, pengeboran ilegal sumur minyak merupakan tindakan pidana sebab melakukan kegiatan tanpa memiliki izin dan dari sisi keamanan membahayakan. Hal ini karena kegiatan pemboran tidak mempertimbangkan faktor keamanan dan lingkungan.

‎"Ilegal driling merupakan permasalahan sektor migas jadi tantan‎gan pemerintah. Menurut peraturan dan perundangan tidak memiliki izin sebagai tindakan pidana," kata Djoko, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/2/2019).

Djoko menuturkan, penanganan pengeboran minyak ‎ilegal pun telah dilakukan. Pada 2017, sebanyak 126 pengeboran minyak ilegal ditutup di Sumater Selatan, sedangkan di Kabupaten Blora dan Bojonegoro telah diarahkan ke pengusahaan sumur tua melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)‎, bekerja sama dengan PT Pertamina EP sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008.

Djoko melanjutkan, sebanyak 110 sumur ilegal di WK Techwin Benakat South Betung Ltd telah berhasil ditutup. Namun, dari beberapa sumur ilegal yang telah berhasil ditangani, masih banyak sumur-sumur ilegal yang beroperasi dan marak di lapangan.

Bahkan terdapat indikasi seperti di Jambi, sebagian sumur-sumur yang telah ditutup di WK PT Pertamina EP Asset 1, dibuka kembali oleh oknum penambang, sehingga sumur ilegal diperkirakan bertambah menjadi 82 titik, dari yang semula berjumlah 49 sumur ilegal dan telah berhasil ditutup.

‎"Terlepas sumber illegal drilling yang sudah ditutup masih banyak yang beroperasi dan marak di lapangan," ujar Djoko.