Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu dalam debat capres jilid II pada Minggu 17 Februari 2019.

Kali ini, debat tersebut akan membahas soal energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup.

Selama empat tahun ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berupaya menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang mandiri, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu, sebelum masuk kepada topik dalam debat capres mengenai energi, pangan, infrastruktur, SDA, dan lingkungan hidup, yuk simak pencapaian makro ekonomi selama pemerintahan Jokowi-JK:

A.Inflasi

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, inflasi cenderung stabil dan terkendali. Hal ini lantaran inflasi Indonesia berada di bawah lima persen.

Sebelumnya pada 2012, inflasi pernah mencapai 4,3 persen. Kemudian kembali melonjak hingga 8,38 persen pada 2013.

Mengutip data Bank Indonesia (BI), inflasi tercatat 8,36 persen pada 2014. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mampu menekan inflasi menjadi 3,35 persen pada 2015.

Kemudian kembali turun menjadi 3,02 persen pada 2016. Akan tetapi, inflasi kembali naik menjadi 3,61 persen pada 2017. Inflasi sepanjang 2017 merupakan tertinggi pada masa pemerintahan Jokowi-JK.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, penyebab inflasi 2017 didorong kenaikan tarif listrik yang menyumbang 0,81 persen. Lalu pemerintah mampu menekan inflasi menjadi 3,13 persen pada 2018.

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menuturkan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah serius menjaga inflasi. Salah satunya dengan membangun konektivitas lewat infrastruktur. Hal itu membuat arus pengalihan barang dari Jawa ke wilayah lainnya termasuk ke Indonesia timur menjadi lebih mudah.

"Infrastruktur meningkat memberi kemudahan mengalihkan suplai secara keseluruhan dari daerah ke Jawa dan sebaliknya," ujar Josua saat dihubungi Liputan6.com.

Selain itu, Josua menilai koordinasi Bank Indonesia (BI) dan pemerintah semakin optimal dalam empat tahun ini. "TPID semakin diperkuat, koordinasi termasuk di daerah didorong sehingga menciptakan harga stabil. Selain itu secara global, harga komoditas cenderung turun," kata dia.

Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi selama 2014-2018?

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di sekitar lima persen selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sentimen global dan internal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski demikian, Indonesia mampu stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen pada 2014. Selanjutnya pertumbuhan tersebut turun menjadi 4,88 persen pada 2015. Angka tersebut meleset dari asumsi makro dalam APBN 2015 sekitar 5,8 persen.

Pemerintah pun mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,03 persen pada 2016. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga di bawah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar 5,2 persen.

Ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,07 persen pada 2017. Angka pertumbuhan ekonomi itu juga di bawah asumsi dalam APBN 2017 sekitar 5,1 persen.

Pada 2018, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,17 persen. Angka itu meleset dari target APBN 2018 sebesar 5,4 persen.

Pemerintah menyatakan, tekanan makro ekonomi global turut pengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau dilihat dari 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 termasuk yang tertinggi.

Bila dibandingkan negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tinggi di kisaran lima persen. China dan India masih membukukan pertumbuhan ekonomi di atas Indonesia. China mencatatkan ekonomi tumbuh 6,4 persen dan India sekitar 7,1 persen.

Terkait pertumbuhan ekonomi masih di kisaran lima persen, Josua menilai, pemerintah Indonesia masih bergantung pada komoditas. Di sisi lain industri pengolahan manufaktur kurang optimal sehingga ada perpindahan ke industri jasa.

"Dalam 10 tahun ini juga tren investasi ke industri pengolahan manufaktur turun,sekitar di bawha lima persen. Perlu ada kebijakan struktural untuk dukung industri pengolahan manufaktur," kata Josua.

Ia menilai, bila pemerintah Indonesia mampu membenahi industri pengolahan juga dapat mengatasi impor. Hal itu membuat Indonesia tidak tergantung dengan barang impor.