Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Termasuk memonitor adanya ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai bagian Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil non-Papua.

"Kami ikuti perkembangan di Papua Barat dan Papua. Bahwa ancaman kelompok bersenjata (Papua) bukan kali ini saja," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2/2019).

Pramono menegaskan, Polri dan TNI akan menyikapi ancaman OPM. Polri dan TNI tidak akan membiarkan warga sipil non-Papua yang sedang berada di Papua dan Papua Barat jadi korban penyerangan OPM.

"Siapa pun yang berikan ancaman, TNI dan Polri akan berikan langkah tegas. Apalagi Papua dan Papua Barat jadi prioritas pembangunan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, TNI dan Polri sudah berkoordinasi untuk menangani ancaman OPM terhadap warga sipil non-Papua. Dalam waktu dekat, TNI dan Polri bertindak tegas.

"Ancaman tersebut menjadi warning. Dan Kapolri, Panglima TNI secara seksama memantau. Saya sudah dengar di internal TNI, Polri sudah ada koordinasi," kata Pramono.

Sebelumnya, OPM melalui pentolan TPNPB-OPM, Egianus Kogeya menyampaikan ultimatum kepada pemerintah. Salah satu poin dari ultimatum yaitu akan menembak warga sipil non-Papua yang tidak mau meninggalkan Kabupaten Nduga.