Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat atau KUR dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses permodalan.

Karena itu, dia meminta pihak perbankan dapat menyesuaikan penagihan kewajiban membayar angsuran sesuai dengan kemampuan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang baru melakukan kredit.

"Kami minta bank-bank BRI terutama, BNI, Mandiri, kalau disalurkan jangan mulai tagih bulan depan. Bisa jual kambing dia (untuk bayar angsuran). Itu prinsipnya," kata dia, di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

"Untuk yang (kredit untuk modal mengolah) sawah, bayar yarnen, bayar setelah panen. Jadi tidak perlu dia jual ayam atau kambing, tunggu dia ada hasilnya," tegas Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini pun mengharapkan agar perbankan mulai mempermudah petani dan peternak untuk mengakses KUR.

"Proses pengurusan KUR tidak boleh susah. Memang belum semuanya tapi sebagian sudah pakai kartu. Kelihatan sawahnya di mana, kredit dia terakhir berapa. Itu namanya bank yang cerdas. Kalau masih pakai formulir berlembar-lembar masyarakat bingung," tegas dia.

Selain itu, dia pun menegaskan bahwa dalam pengajuan KUR, persyaratan agunan bukanlah hal yang wajib. "Masih ada bank tanya, sertifikat mana. Sebetulnya KUR itu tidak wajib agunan. Asal jelas sawah Anda," ungkapnya.

"Ada saja petugas bank di lapangan dia tanya juga (sertifikat tanah). Kalau ada itu aman buat dia. Dan itu normal saja. Aturannya tidak wajib," tandas Darmin.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: