Liputan6.com, Jakarta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Istana Kepresidenan Republik Indonesia Jakarta telah dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diresmikan dengan penyerahan secara simbolis Sertifikat dan 125 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Asisten Deputi Direktur Bidang TI BPJS Ketenagakerjaan, Tarimantan S Saragih bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Erni Purnamawati kepada Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta, Rika Kiswardani di Wisma Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/02).

"Kami mengapresiasi kepedulian Tim Istana Kepresidenan untuk mendaftarakan PPNPN-nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan hal ini merupakan langkah tepat untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sesuai dengan amanah Undang-undang,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Erni Purnamawati.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepastian perlindungan kepada seluruh tenaga kerja atas segala resiko yang terjadi pada saat melakukan aktivitas pekerjaan sehingga pekerja merasa lebih tenang dalam bekerja dan mendorong peningkatan produktivitas.

“Terima kasih kepada Tim Istana atas kerjasamanya yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada PPNPN istana yang mendapatkan perlindungan dari 3 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKm) dan kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah menjadi peserta secara otomatis PPNPN Istana ini memiliki hak atas manfaat program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan seperti contohnya untuk program JKK, jika peserta mengalami kecelakaan kerja, maka mereka berhak untuk mendapatkan manfaat biaya pengobatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan sementara tidak mampu bekerja, dan jika sampai mengakibatkan meninggal dunia maka ahwi waris berhak untuk santunan senilai 48 kali upah yang dilaporkan.

Erni menjelaskan jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan kematian dengan nilai maksimal Rp36 yang merupakan manfaat program Jaminan Kematian. Sedangkan untuk program JHT, selain sebagai tabungan hari tua, peserta juga mendapatkan manfaat tambahan seperti pinjaman kepemilikan rumah dan diskon di ribuan merchant kerjasama.

”Kami dan Jajaran pimpinan sepakat bahwa keselamatan kerja ini menjadi hal yang penting, tidak hanya keamanan dan keselamatan Bapak Presiden saja namun seluruh elemen di lingkungan Istana. Pekerja PPNPN di lingkungan Istana perlu untuk dijaga kemanan dan kenyamanan kerjanya agar keluarga dirumah pun tenang,” tutur Erni.

Berdasarkan data tahun 2018, diketahui bahwa sebanyak 1,5 Juta pekerja Non ASN di Indonesia telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selain 50 Juta pekerja kategori lainnya yang juga telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berharap dengan didaftarkan pegawai Non ASN atau PPNPN ini pada program BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi contoh untuk lembaga atau instansi lainnya agar lebih sadar dan memperhatikan perlindungan masyarakat pekerja di linkungannya dan jika pekerja sudah terlindungi dari resiko-resiko kerja semoga mereka dapat bekerja lebih tenang dan produktif," tutup Erni di akhir acara.

(*)