Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggunakan sistem layanan berbasis digital untuk urusan pertanahan. Jokowi menegaskan, pola-pola pelayanan lama harus segera ditinggalkan.

"Saya minta di tahun ini bisa dimulai sistem layanan berbasis digital dan diterapkan di Kementerian ATR BPN," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan semua berkas atau dokumen pertanahan ditransformasikan dalam format digital. Jokowi meyakini tidak sulit mentransformasikan dokumen tersebut serta tidak menghabiskan banyak anggaran.

Justru penerapan sistem layanan berbasis digital menghasilkan data pertanahan yang akurat dan aman.

"Ini memudahkan masyarakat," ucapnya.

Jokowi juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil membangun sistem manajemen SDM yang baik. Mulai dari tahap rekrutmen, upgrading, pola karir, sistem penilaian berbasis kinerja, berbasis kompetensi serta pemberian reward punishment.

Dia menyebut, semua negara di dunia sudah menerapkan sistem layanan berbasis digital. Bila Indonesia tidak segera mengaplikasikan sistem tersebut maka akan tertinggal jauh dari negara-negara lain dalam pelayanan pertanahan.

"Negara cepat akan mengalahkan negara lambat. Nggak ada negara besar kalahkan negara kecil atau negara kaya mengalahkan negara miskin. Ke depan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Itu kunci dalam segala hal kita harus cepat," tegasnya.