Liputan6.com, Jakarta - Kementeria Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan telah menemukan ada pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada pendirian bangunan sekitar bibir pantai di kawasan Banten dan Lampung Selatan yang terkena tsunami pada akhir Desember 2018.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementerian ATR/BPN, Budi Situmorang, pihaknya telah terjun ke lapangan dan menemukan kemungkinan ada bangunan yang tak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Ada dua kemungkinan, dibangun tanpa izin atau dibangun izinnya ada tapi nabrak RTRW. Biasalah, view-nya yang enak ke arah pantai," ungkap dia di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Sebagai bentuk tindak lanjut, ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan membuat surat teguran kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, sekaligus mendirikan plang sebagai bentuk imbauan untuk tidak mendirikan bangunan di wilayah tersebut.

"Kalau dia enggak ikut lagi baru kita sanksi pidana. Teguran akan diberikan ke Pemerintah Daerah yang keluarin izin. Dia tahu ada yang bangun kenapa enggak diperingatin, itu tugas Pemda," tegasnya.

Dia pun melaporkan sudah punya temuan terkait bangunan mana saja yang melangkahi aturan RTRW, dan memerintahkan pemilik untuk segera merelokasi gedung. "Kalau masih ada yang berdiri kita habisin (ratakan) saja," sebutnya.

"(Walaupun tidak rusak tetap direlokasi?) Tetap, karena tetap melanggar. Yang kita relokasi bukan hotel di sekitar, tapi rumah masyarakat. Hotel punya swasta, mereka yang punya duit. Itu risiko bisnis," dia menambahkan.